Download Regulasi Terkait Pelayanan Publik, SAKIP, dan Reformasi Birokrasi (RB)
Berikut merupakan Regulasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan di antaranya regulasi terkait Pelayanan Publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB).
1. REGULASI TERKAIT PELAYANAN PUBLIK
|
NO. |
JENIS REGULASI |
MENU DOWNLOAD |
KET. |
|
1. |
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. |
|
|
|
2. |
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan |
|
2. REGULASI TERKAIT SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
|
NO. |
JENIS REGULASI |
MENU DOWNLOAD |
KET. |
|
1. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah |
|
|
|
2. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
|
|
|
3. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah |
|
|
|
4. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama |
|
3. REGULASI TERKAIT REFORMASI BIROKRASI (RB)
|
NO. |
JENIS REGULASI |
MENU DOWNLOAD |
KET. |
|
1. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 |
|
|
|
2. |
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah |
|
|
|
3. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi
Birokrasi |
|





